Golekinfo|SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah atas capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan. Capaian tersebut dinilai jauh di atas standar, meski masih menyisakan ruang perbaikan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, mengungkapkan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada semester I 2024 mencapai 90,96 persen, naik menjadi 92,24 persen pada semester II 2024, dan kembali meningkat menjadi 93,46 persen pada semester I 2025.
“Standar batas penyelesaian rekomendasi adalah 85 persen. Jawa Tengah sudah jauh di atas standar itu. Namun, kami akan menyebutnya sangat baik jika sudah mencapai 95 persen. Jadi, ini masih bisa ditingkatkan,” ujarnya dalam entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II tahun 2025 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/9/2025).
Pemeriksaan Menyeluruh
Dalam pemeriksaan pendahuluan kali ini, BPK menargetkan sejumlah aspek strategis, mulai dari pengelolaan barang milik daerah, pendapatan asli daerah, hingga tata kelola keuangan dua rumah sakit besar: RSUD Dr Moewardi Solo dan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto. Selain itu, pemeriksaan juga menyasar operasional dan investasi PT BPR BKK Jateng (Perseroda).
Pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung selama 25–30 hari, sebelum dilanjutkan pemeriksaan terinci. Hasil akhir audit diharapkan bisa diserahkan pada pekan kedua atau ketiga Desember 2025. Targetnya, tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan bisa menembus 95 persen.
“Ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni menilai kepatuhan terhadap aturan dalam seluruh kegiatan yang kami sebutkan,” jelas Luthfi Rahmatullah.
Transparansi sebagai Fondasi
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar evaluasi, melainkan momentum perbaikan tata kelola keuangan negara.
“Tujuan pemeriksaan ini adalah memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, dan transparan. Hasilnya bukan hanya laporan, melainkan juga masukan objektif yang bisa memperkuat pemerintahan,” ujar gubernur.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses audit. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus proaktif memberikan data sehingga audit berjalan transparan dan akuntabel.
“Begitu ada temuan, segera ditindaklanjuti. Itu bagian dari komitmen kita membangun pemerintahan yang bersih dan kredibel,” tambahnya.
Menuju Pemerintahan yang Kredibel
Bagi Jawa Tengah, capaian di atas 93 persen menunjukkan adanya keseriusan aparatur dalam memperbaiki tata kelola keuangan publik. Namun, angka itu juga menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah masih ada.
Dengan dorongan BPK dan komitmen Pemprov, harapan publik adalah sederhana: agar setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
Posting Komentar untuk "BPK Apresiasi Kinerja Keuangan Jateng, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas"