Golekinfo.com | SEMARANG — Negara yang kuat tak selalu hadir lewat suara lantang dan bangunan megah. Ia justru terasa dari kehadirannya yang dekat, menyentuh, dan menjawab kebutuhan warganya. Di Jawa Tengah, cara pandang itulah yang melahirkan Kecamatan Berdaya—sebuah ikhtiar menghadirkan negara dari ruang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Alih-alih memusatkan pelayanan di ibu kota atau kantor-kantor besar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih menyusuri denyut kehidupan warga: dari balai kecamatan, lapangan desa, hingga ruang-ruang pelayanan sederhana. Kecamatan Berdaya dirancang sebagai jembatan, memendekkan jarak antara kebijakan dan kenyataan sehari-hari.
Bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kecamatan bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah simpul kehidupan, tempat warga mengurus hak, mencari perlindungan, mengembangkan potensi, dan menaruh harapan akan masa depan yang lebih layak. Melalui Kecamatan Berdaya, negara dihadirkan lebih membumi dan terasa manfaatnya.
Sepanjang 2025, gagasan tersebut mulai diwujudkan. Sebanyak 142 kecamatan ditetapkan sebagai proyek percontohan Kecamatan Berdaya. Di wilayah-wilayah ini, layanan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga ruang aktualisasi generasi muda mulai ditata dan dijalankan secara terpadu.
“Kecamatan Berdaya menjadi jembatan layanan pemerintah ke 8.490 desa dan 576 kecamatan di Jawa Tengah,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah, Nadi Santoso, Senin, 29 Desember 2025.
Program ini dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan layanan dan pelatihan kader paralegal di tingkat kecamatan. Kedua, pemberdayaan pemuda lewat Kartu Zilenial dan penyediaan ruang aktivitas seperti sport center. Ketiga, perhatian khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Keempat, penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Di sektor kepemudaan, Kartu Zilenial menjadi salah satu instrumen penting. Hingga akhir 2025, lebih dari 12 ribu generasi milenial dan Gen Z telah memanfaatkan program ini. Mereka mengikuti pelatihan agribisnis, kewirausahaan, hingga penguatan keterampilan kerja. Anak muda tak lagi sekadar penonton pembangunan, tetapi mulai disiapkan sebagai pelaku utama.
Pada pilar perlindungan perempuan dan anak, Pemprov Jateng menggandeng TP-PKK, BKOW, serta berbagai lembaga terkait. Ratusan kader paralegal dilatih agar kecamatan mampu menjadi garda terdepan pendampingan korban kekerasan dan perundungan. Tujuannya sederhana namun krusial: rasa aman dan keadilan dapat diakses tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
“Pelayanan harus paling dekat dengan masyarakat, terutama untuk kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan,” tegas Nadi.
Kecamatan Berdaya juga dirancang sebagai kerja bersama. Pemprov Jateng mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak dalam satu arah. Rapat koordinasi tingkat provinsi digelar untuk memetakan peran masing-masing OPD hingga level kecamatan. Mulai 2026, setiap OPD ditargetkan memiliki kegiatan yang jelas dan terukur di Kecamatan Berdaya.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah kabupaten/kota didorong aktif memperkuat kelembagaan dan dukungan OPD setempat. Perguruan tinggi dilibatkan melalui program KKN, agar gagasan akademik bersua langsung dengan realitas sosial di kecamatan.
Ke depan, Pemprov Jawa Tengah menargetkan seluruh 576 kecamatan berstatus Kecamatan Berdaya pada 2026. Sebuah target besar, namun bertumpu pada keyakinan mendasar: negara harus hadir di tempat paling dekat dengan warganya.
Di Jawa Tengah, negara tak lagi hanya berbicara dari balik podium. Ia hadir menyusuri kecamatan, mengetuk pintu-pintu desa, dan menyapa warganya melalui layanan nyata. Itulah makna Kecamatan Berdaya—ikhtiar menghadirkan negara yang lebih dekat, lebih peduli, dan benar-benar berdaya.
Posting Komentar untuk "Kecamatan Berdaya, Jalan Sunyi Negara Mendekap Warga Jawa Tengah"