Golekinfo|Semarang – Di ruang rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis siang, 11 September 2025, Ahmad Luthfi berbicara lugas di hadapan para bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah. Pesannya jelas: jangan ada kenaikan tunjangan bagi anggota dewan.
“Kita imbau untuk tidak ada kenaikan terkait tunjangan. Itu kita pastikan,” kata Luthfi. Ucapan itu menutup diskusi yang sejak pagi berlangsung tentang pengelolaan keuangan daerah dan keseimbangan belanja publik.
Luthfi meminta para kepala daerah segera duduk bersama DPRD masing-masing untuk membicarakan evaluasi tunjangan. Waktu yang diberikan tidak lama, hanya satu minggu. “Disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menegaskan satu hal: fasilitas perjalanan luar negeri yang kerap menjadi sorotan publik kini tak lagi ada. “Nggak ada, ke luar negeri dihapus,” kata dia.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menambahkan, setiap daerah akan menggunakan mekanisme appraisal—penaksiran nilai—untuk menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan. Penilaian dilakukan oleh pihak independen. “Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan appraisal-nya,” ujarnya.
Menurut Sumanto, hasil appraisal itu akan dibawa kembali ke meja pembahasan bersama gubernur. Dari sana, diharapkan lahir keputusan yang lebih proporsional. “Namanya appraisal, ya dikurangi nanti,” katanya.
Langkah ini menjadi penanda bahwa pemerintah provinsi mencoba menjaga kewarasan politik anggaran. Di tengah kebutuhan publik yang mendesak dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur kenaikan tunjangan pejabat bisa menimbulkan jarak dengan rakyat.
Posting Komentar untuk "Gubernur Jateng Minta Tidak ada kenaikan tunjangan DPRD"