Golekinfo.com | SEMARANG — Deretan plakat dan piagam yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2025 bukan sekadar catatan prestasi administratif. Lebih dari itu, 40 penghargaan dari kementerian, lembaga negara, media nasional, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), hingga organisasi masyarakat menjadi penanda arah pembangunan yang tengah ditempuh: pembangunan yang berangkat dari kebutuhan warga.
Penghargaan tersebut datang dari beragam sektor, mulai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pengendalian inflasi, kesehatan, hingga investasi. Pesannya sama: kebijakan tidak berhenti di meja rapat, tetapi menjangkau desa, pasar rakyat, puskesmas, sentra UMKM, hingga wilayah pesisir.
Di sektor kesehatan, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) menjadi salah satu wajah paling nyata. Dokter spesialis yang biasanya terkonsentrasi di rumah sakit besar kini hadir langsung di daerah dengan akses terbatas. Antrean pasien pun berubah makna—bukan lagi jarak dan keterbatasan, melainkan harapan warga desa terhadap layanan kesehatan yang lebih dekat dan setara.
Pendekatan itu berdampak pada penurunan stunting. Survei Status Gizi Indonesia mencatat prevalensi stunting Jawa Tengah 2025 sebesar 17,1 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 19,8 persen. Atas capaian tersebut, Jawa Tengah meraih penghargaan intervensi spesifik stunting terbaik kategori Regional I dari Kementerian Kesehatan. Angka ini mencerminkan upaya panjang menjaga kualitas generasi masa depan.
Pengakuan lain datang dari Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo Media Group melalui Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025. Jawa Tengah dinilai sebagai provinsi dengan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan terbaik. Di bidang kesehatan lingkungan, konsistensi pembinaan kabupaten dan kota sehat berbuah penghargaan Swasti Saba 2025.
Namun pembangunan tidak hanya bicara layanan, melainkan juga kepercayaan publik. Di bidang tata kelola keuangan, Jawa Tengah kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-14 kali berturut-turut. Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, Gubernur Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan integritas sebagai fondasi pemerintahan.
Stabilitas ekonomi pun dijaga melalui langkah-langkah aplikatif. Jawa Tengah kembali dinobatkan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah berkinerja terbaik kawasan Jawa–Bali 2025. Strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik dijalankan agar dapur rumah tangga tetap mengepul di tengah dinamika ekonomi.
Iklim investasi juga dirawat seiring penguatan ekonomi lokal. Gubernur Ahmad Luthfi menerima sejumlah penghargaan, antara lain Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah 2025 dan Pioneer of Economic Empowerment. Penghargaan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara menarik investasi dan membuka ruang tumbuh bagi UMKM serta industri daerah.
Pendekatan kolaboratif menjadi ciri lain pembangunan Jawa Tengah. Apresiasi Citalokafest 2025 sebagai pendorong aglomerasi Solo Raya, pengakuan sebagai provinsi terbaik dalam program penyediaan perumahan, hingga penghargaan di bidang inovasi pemerintahan dan industri hijau melengkapi mozaik capaian sepanjang tahun.
Di wilayah pesisir, gagasan Mageri Segoro—ikhtiar menyelamatkan Pantai Utara Jawa Tengah dari abrasi—mendapat pengakuan MURI. Program ini menggabungkan pembangunan tanggul laut terpadu, rehabilitasi mangrove, dan penataan kawasan pesisir. Penanaman 1,9 juta bibit mangrove secara serentak di 17 kabupaten/kota pesisir, melibatkan lebih dari 20 ribu peserta, tercatat sebagai rekor nasional. Bukan sekadar proyek infrastruktur, Mageri Segoro adalah narasi tentang menjaga ruang hidup dari ancaman yang terus bergerak.
Berbagai capaian itu menempatkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Terbaik I dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan, serta berperingkat tinggi dalam industri hijau dan inovasi pemerintahan. Penghargaan dari Kemendagri, KemenPAN-RB, hingga Kementerian Perindustrian menegaskan adaptivitas Jawa Tengah menghadapi perubahan.
Bagi Gubernur Ahmad Luthfi, penghargaan bukanlah tujuan akhir. “Ini pengingat agar setiap kebijakan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ujarnya.
Empat puluh penghargaan itu, pada akhirnya, bukan soal jumlah. Ia menjadi penanda arah—cermin konsistensi Jawa Tengah dalam menata pembangunan dengan pijakan pelayanan publik, tata kelola yang bersih, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan berkelanjutan menuju masa depan.
Posting Komentar untuk "40 Penghargaan, Penanda Arah Pembangunan Jawa Tengah"