BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan desa dan kepala desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Menurut dia, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika desa didorong berkembang berdasarkan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi pembicara dalam Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi, bagian dari rangkaian Hari Desa Nasional 2026, di Pendopo Gedhe Kabupaten Boyolali, Rabu, 14 Januari 2026. Lokakarya tersebut dihadiri ratusan kepala desa dan lurah berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
“Pembangunan nasional harus berangkat dari desa. Kepala desa harus bangga, karena merekalah ujung tombak pembangunan,” kata Ahmad Luthfi.
Lokakarya ini juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional, antara lain Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, La Ode Ahmad P. Bolombo.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menekankan desa dan kelurahan berprestasi harus menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Ia menyebut arah kebijakan pembangunan desa perlu difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terukur.
“Kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Perlu kerja terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian,” ujarnya.
Jawa Tengah, kata Ahmad Luthfi, merupakan provinsi dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia, yakni 7.810 desa dan kelurahan yang tersebar di 35 kabupaten dan kota. Ribuan desa tersebut memiliki potensi beragam, mulai dari pertanian, pariwisata, pesisir, hingga ekonomi lokal berbasis sumber daya manusia.
Ia mencontohkan sektor pertanian sebagai salah satu kekuatan utama. Jawa Tengah memiliki 334 desa sentra padi di 16 kabupaten dengan dukungan 657 kelompok lumbung pangan. Selain itu, sentra jagung tersebar di 449 desa pada 20 kabupaten, dengan produksi pada 2025 mencapai 3,69 juta ton.
Di sektor energi, Jawa Tengah juga mencatat 2.331 desa mandiri energi. Dari jumlah tersebut, 28 desa masuk kategori mapan, 165 desa berkembang, dan 2.138 desa masih pada tahap inisiatif.
Adapun hingga 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau. Program prioritas meliputi penguatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan desa maju dan mandiri dengan target 2.575 Desa Mandiri, peningkatan bantuan keuangan desa, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan sasaran sekitar 3.200 BUMDes Maju atau setara 47,46 persen.
“Setiap desa memiliki karakter berbeda. Ada yang unggul di pariwisata, produk lokal, budaya, atau potensi generasi muda. Karena itu, penguatan kecamatan berdaya menjadi penting untuk memperpendek rentang kendali antara provinsi dan desa,” kata Ahmad Luthfi.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT, La Ode Ahmad P. Bolombo, menyatakan pembangunan desa berbasis potensi lokal merupakan kunci menuju Indonesia Emas. Ia menilai desa harus mampu menangkap peluang ekonomi dan sosial yang ada, termasuk arus mudik yang menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan utama.
“Sekitar 61 juta orang mudik ke Jawa Tengah. Desa harus mampu memanfaatkan peluang ini dan menjadi happy village,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengatakan pemerintah provinsinya tengah melakukan pemetaan potensi desa secara menyeluruh untuk mendorong pemerataan pembangunan. Pemetaan tersebut dilakukan bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Institut Pertanian Bogor (IPB).
Menurut Sherly, pemetaan mencakup kebutuhan riil masyarakat desa, terutama nelayan dan petani, mulai dari sarana perikanan seperti kapal dan fasilitas penyimpanan hingga kebutuhan lahan pertanian. Di Maluku Utara, sektor pertanian didominasi tanaman musiman dan tahunan, dengan kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan.
“Kami ingin pemetaan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bantuan itu sebenarnya banyak, tugas pemerintah daerah adalah mengorkestrasikannya agar hasilnya nyata dan dirasakan langsung,” kata Sherly.
Posting Komentar untuk "Di Hadapan Sherly Tjoanda, Gubernur Ahmad Luthfi Paparkan Peta Potensi Desa"